Mengapa Harus 2012

Mencari Sebuah Kemufakatan

Selain APBD, Kota Singkawang juga telat dalam Penyampaian LKPD Ke BPK RI

pada 1 April 2013

AUDIT

Seperti kita ketahui, bahwa Kota Singkawang telah mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan RI berupa penundaan DAU sebesar 25 % akibat keterlambatan penyerahan APBD Kota Singkawang. Hal ini merupakan keteledoran dari pihak eksekutif dalam keterlambatan tesebut. Alasan yang disampaikan ke publik adalah karena ingin menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah terpilih yang mana Kota Singkawang memiliki kepala daerah baru per 17 Desember 2012.
Selain keterlambatan APBD, sebagian besar masyarakat Kota Singkawang tidak mengetahui bahwa pihak Eksekutif juga telat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal Pasal 31 ayat (1) Gubernur/bupati/Walikota menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakkhir, (2) laporan Kauangan dimasksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus KAs dan Catatan atas Laporan keuangan, yang dilampri dengan laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
Untuk itu Pemerintah Daerah harus menyerahkan Laporan Keuangan tersebut haruslah diserahkan kepada BPK RI selambat-lambatnya 31 Maret dan selanjutnya BPK RI akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 2 bulan setelah penyerahan tersebut. Sebelum Laporan keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK RI maka seharusnya Laporan keuangan tsb direview dahulu oleh Inspektorat kota Singkawang.
Berdasarkan keterangan narasumber, keterlambatan tersebut dikarenakan permasalahan ASET yang belum terselesaikan semenjak Pemerintah Kota Singkawang ini berdiri sehingga memperngaruhi dalam penyajian Neraca Kota Singkawang. Hal ini menjadi salah satu penilaian dari BPK RI dalam memberikan opini penilaian, seperti yang kita ketahui pada LKPD Tahun 2011, Kota Singkawang mendapat opini “wajar dengan Pengecualian” dengan berbagai catatan mengenai penyajian Aset belum memadai.
Penyelesaian permasalahan asset ini terkesan lambat padalah hari efektif kerja pihak eskesutif adalah selama 250 hari kerja, tetapi seringkali penyelesaian permasalahan asset ini dilakukan pada saat akhir tahun anggaran hal ini menyebabkan ketidak efetifan penyajian asset tersebut dan berakhir pada opini penilaian terhadap LKPD tsb. Hal ini harus lah menjadi sorotan Kepala daerah terpilih dan anggota DPRD Kota Singkawang agar kedepannya Kota Singkawang mendapat penilaian Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” seperti yang didapat Pemerintah Kota Pontianak pada TA 2011.
_Salam Caroline :p_


One response to “Selain APBD, Kota Singkawang juga telat dalam Penyampaian LKPD Ke BPK RI

  1. tommy mengatakan:

    permasalahan asset perlu diselesaikan lebih awal supaya tidak terlambat.Bagaimana dengan pontianak kenapa bisa wajar tanpa pengecualian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: