Mengapa Harus 2012

Mencari Sebuah Kemufakatan

Pungutan itu bernama “Sumbangan Sukarela”

pada 16 Juli 2012

Tak dapat dipungkiri, fenomena pungutan sejumlah uang yang dilakukan pihak sekolah kepada para wali murid menjelang penerimaan siswa baru, memang sangat memberatkan. Bagi wali murid yang kondisi ekonominya sedikit berada, pungutan-pungutan seperti itu mungkin saja tidak terlalu memberatkan. Namun bagi sebagian wali murid yang kondisi ekonominya pas-pasan, tentu saja pungutan dengan berbagai alasan tersebut dirasa sangat memberatkan.

Seperti juga yang dikeluhkan sejumlah wali murid baru di SMKN 1 Kota Singkawang. Pungutan sebesar Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan berbagai rincian antara lain; pembelian seragam sekolah, pembayaran uang perpustakaan, biaya komite, pembayaran koperasi siswa, biaya MOS, biaya materai pernyataan dan sumbangan pengembangan sekolah (kurang lebih  RP 480.000,-).

Berbeda lagi dengan SMAN 1 Singkawang untuk tahap pendaftaran saja sudah dikenai biaya Rp 245.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Biaya ini terdiri dari biaya pendaftaran (Rp 20.000) dan biaya seleksi (Rp 225.000,-).

Hal ini tidak lah sesuai dengan amanah UUD 1945 hasil amademen tepatnya pada pasal 31 (2) yang berbunyi; “ setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” hal ini dipertegas lagi pada ayat (4) “ Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelanggara pendidikan nasional” serta pasal 34 (2) UU No 20 Tahun 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “ Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belanjar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Jelas sekali bahwa siapa pun pemimpin bangsa dan daerah ini berkewajiban melaksanakan pendidikan gratis. Dan diperkuat dengan Permendikbud no 60/2010 serta PP no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan  pendidikan, melarang dengan tegas pungutan biaya pendidikan.

Terkadang sumbangan ini dilakukan dengan alasan biaya pengembangan sekolah, sangat ironis sekolah yang notabe milik pemerintah masih meminta sumbangan untuk sarana dan prasarana sekolah. Akan timbul pertanyaan kemana dana yang dikucurkan pemerintah daerah ke sekolah selama ini ?? Dan apabila sumbangan itu untuk sarana dan prasarana akan menjadi pertanyaan atas kepemilikan asset tersebut??

“Harus ada transparasi atas pemungutan sumbangan ini sehingga tidak menimbulkan keapatisan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, saat ini pemerintah daerah telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat”.

_salam Caroline ;p_


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: