Mengapa Harus 2012

Mencari Sebuah Kemufakatan

Antara NKRI dan Ideologi Pancasila

pada 4 Juni 2012

Akhir-akhir ini om dan tante, NKRI kembali berhadapan dengan berbagai rintangan: munculnya ide mendirikan negara agama, sentimen kesukuan, dan otonomi daerah yang mengubah kabupaten/kota menjadi kepingan kue yang mudah disantap segelintir elit lokal dan pihak asing. Hal-hal ini membuat saya ingin merefresh ingatan kita mengenai NKRI dan Ideologi Pancasila.

Tapi sebelumnya ada baiknya kita kembali ke tahun 1991 om dan tante, sebuah bangsa besar bernama Yugoslavia mengalami perpecahan nasional dan bubar sebagai sebuah negara kesatuan. Yugoslavia sama seperti Indonesia, memang dikenal sebagai bangsa yang berkarakter multi-etnis dan agama.

Indonesia perlu belajar dari kasus Yugoslavia itu. Di Indonesia, ada sedikitnya tiga ratus etnik yang berbeda-beda, tidak kurang dari 200 bahasa, dan penduduknya memeluk banyak agama dan aliran kepercayaan. Jumlah penduduknya pun sangat besar, yakni 230-an juta orang.

Itu pula yang menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan, dengan sebuah prinsip yang disebut “Bhineka Tunggal Ika”. Pada masa Bung Karno, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini pernah berhadapan dengan berbagai tantangan: federalisme dan separatism. Tetapi, karena adanya tekad dan semangat seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bersatu dalam satu negara nasional, berbagai provokasi imperialis itu berhasil dipatahkan.

Pernah dikatakan Bung Karno saat memberikan pidato di depan peserta Pembukaan Kursus Kilat Kader Nasakom, 1 Juni 1965, sebagai berikut: “ Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, saya ucapkan atas nama seluruh bangsa Indonesia, dan proklamasi Kemerdekaan itu dipertahankan oleh seluruh Rakyat Indonesia zonder phobi-phobian, zonder ada perpecahan diantara kita dengan kita.”

Pernyataan Bung Karno itu sudah sangat jelas: siapapun yang terlibat dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, terlepas apapun ideologinya, mereka harus disebut pejuang republik Indonesia. Jadi, siapapun yang berbicara kekuasaan daerah untuk menyingkirkan peranan pemerintah pusat, bukan saja mereka telah melecehkan sejarah perjuangan bangsa dan para pendiri Republik, tetapi telah menjadi unsur reaksioner yang menghendaki perpecahan dan bubarnya Republik Indonesia ini.

Tepat 17 agustus 2012 nanti, kita sudah 67 tahun menjadi bangsa dan berjalan sebagai negara nasional. Kita masih bisa bertahan, sekalipun banyak rintangan dan cobaan. Semua itu menunjukkan bahwa Rakyat Indonesia masih punya kehendak untuk hidup bersama dan mengejar kemajuan dalam negara nasional: Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, perlu kita tambahkan, bahwa tidak ada pihak yang paling diuntungkan dari perpecahan bangsa Indonesia itu selain segelintir elit dan pihak imperialis.

Bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan situasi sulit. Bukan saja karena kehancuran perekonomian nasional dan sistim politik, tetapi juga kehancuran sosial budaya dan meluasnya sentimen yang hendak memecah-belah bangsa. Sekadar untuk mengambil contoh, setidaknya ada kasus gugatan Gubernur Se Kalimantan kemaren, yang masih hangat, yang dapat dijadikan cermin kesimpulan bahwa kekuasaan pusat tidak berlaku efektif atas pemerintahan daerah.

Posisi pemerintah pusat yang gamang sebagaimana tergambar dalam kasus atas, pada satu sisi, merupakan dampak dari adanya otonomi daerah dan atau amburadulnya sistem pemerintahan. Kepala daerah yang dipilih langsung merasa tidak harus bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Namun pada sisi lain juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintahan pusat untuk mengarahkan aparaturnya di tingkat daerah untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah pusat juga jadi dengan mudah mengelak dari persoalan, atau melempar tanggungjawab kepada pihak pemerintah daerah sambil mencuci tangan sebersih-bersihnya.

Dalam situasi demikian, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagai pemegang otoritas tertinggi, seharusnya dapat turun tangan, menggunakan kuasanya untuk memaksa kepala daerah agar mematuhi Konstitusi yang sejalan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Penggunaan otoritas ini yang tidak tampak dari sang presiden. Akibatnya, selain persoalan yang berlarut-larut, juga muncul preseden bahwa pemerintah pusat telah kehilangan otoritas atau sengaja membiarkan ketidakadilan terhadap rakyat terjadi di daerah-daerah.

Apa hendak dikata, pemerintahan pusat saat ini tak punya legitimasi politik maupun moril untuk mengarahkan atau memaksa pemerintah daerah agar bekerja untuk kepentingan rakyat. Pemerintah pusat justru telah terlebih dahulu menunjukkan contoh-contoh kebijakan yang tidak adil dan bertentangan dengan kepentingan rakyat. Situasi pemerintahan daerah yang tidak berpihak pada rakyat memang relatif dominan, namun juga ada sedikit contoh baik yang tampaknya cukup serius bekerja untuk kepentingan bersama. Setiap kekuatan rakyat yang berjuang untuk memperbaiki kondisi hidupnya, atau mempertahankan capaian-capaian kehidupan sosialnya dari serangan modal, harus dapat memanfaatkan situasi tersebut.

Inilah jaman ketika narasi-narasi besar dianggap sudah mati. Kekuasaan politik, termasuk partai politik, tak lagi memerlukan isme-isme. Jangankan itu, negara bangsa pun sudah dianggap nyaris ‘punah’.

Apakah dengan demikian Pancasila masih dibutuhkan? Ya. Negara bangsa, termasuk Indonesia, justru sangat dibutuhkan sebagai “benteng” melawan neokolonialisme yang memakai jubah globalisasi. Dan, pada saat bersamaan, sebuah pandangan hidup alias “Weltanschauung” sangat dibutuhkan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila tentu letaknya dalam jiwa dan fikiran bangsa Indonesia. Ia akan manifes dalam bentuk sikap (keberpihakan) dan tindakan. Filsafat nasional itu akan selalu memilih sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang sejalan dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia: masyarakat adil dan makmur.

Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Pancasila, sejak jaman orde baru hingga sekarang ini, tidak terserap sebagai pandangan hidup. Sebaliknya, sejak orde baru pula, Pancasila telah menjadi “benda keramat” layaknya benda peninggalan sejarah di museum. Pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara sebatas pemasangan gambar atau replika garuda Pancasila. Pancasila tak lagi menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila punya lima prinsip dasar: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme,– atau perikemanusiaan; Mufakat, – atau demokrasi; Kesejahteraan sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kelima prinsip dasar itu, adakah yang masih dijalankan oleh penyelenggara negara?

Tapi sekarang, masihkan ada basis persatuan itu? Basis untuk persatuan itu makin tipis sekarang. Sejak orde baru hingga sekarang, proyek pembangunan hanya menciptakan ketimpangan: ketimpangan pembangunan antar daerah dan ketimpangan sosial diantara rakyat Indonesia sendiri. Dalam banyak kasus, ketimpangan itu telah memicu ketidakpuasan, bahkan kehendak pemisahan dari negara Indonesia. Hal itu makin menguat ketika pemerintah berkuasa merespon ketidakpuasan itu dengan pendekatan militer.

Begitu pula dengan sila peri-kemanusiaan. Azas-azas kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia makin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Relasi sosial antar manusia tidak lagi diperantarai oleh kerjasama dan solidaritas, melainkan oleh logika mencari keuntungan dan rivalitas. Prinsip demokrasi-mufakat juga sudah hampir terkubur. Praktisnya, hampir seluruh kebijakan ekonomi, politik, dan sosial-budaya di negeri ini diputuskan oleh segelintir elit berkuasa. Sementara mayoritas rakyat Indonesia telah dilemparkan keluar dari ruang-ruang pengambilan kebijakan. Akibatnya, ada banyak sekali kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, seperti privatisasi, penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain.

Nasib sila kesejahteraan/keadilan sosial justru lebih parah lagi. Sila ini bahkan tidak pernah terwujud dalam sejarah berbangsa dan bernegara kita. Ironisnya lagi, penyelenggara negara justru memilih sistim ekonomi-politik yang melahirkan ketidakadilan sosial: kapitalisme. Sumber-sumber ekonomi, khususnya sumber daya alam, telah dikuasai oleh segelintir kapitalis asing dan swasta nasional. Ini terjadi lantaran pemerintah kembali mengadopsi kebijakan ekonomi berbau kolonial: neoliberalisme.

Para pendiri bangsa kita mewariskan pasal 33 UUD 1945 sebagai sistim perekonomian yang cocok untuk mendatangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Akan tetapi, sejak orde baru hingga sekarang, pasal 33 UUD 1945 tidak pernah dijalankan oleh rejim-rejim berkuasa. Pancasila, yang digali para pendiri bangsa dari bumi pertiwi, tidak lagi menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Ironisnya: penyelewengan terhadap Pancasila justru dimulai oleh para penyelenggara negara. Penyelenggara negara kita justru mewarisi pandangan hidup jaman kolonial: keberpihakan kepada pemilik modal, pengabdian kepada keserakahan, menjunjung tinggi korupsi, dan pengagungan terhadap praktek kekerasan dan diskriminasi

Yang pertanyaan sekarang om dan tante, siapa lagi yang berkewajiban mempertahankan bangsa ini kalo bukan kita RAKYAT INDONESIA,..

(Sumber : Berdikarionline)

_Salam Caroline ;p_


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: