Mengapa Harus 2012

Mencari Sebuah Kemufakatan

Aset Daerah, Pengamanan Aset dan PR 3 Pemerintah Daerah

pada 21 November 2012

Satu dekade Pemerintahan Kota Singkawang telah terbentuk tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia dengan dikeluarkan UU No. 12/2001, tanggal 21 Juni 2001. Kota Singkawang pernah diusulkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang yaitu melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) daerah otonom. Namun Kotamadya Daerah Tingkat II Singkawang belum direalisir oleh Pemerintah Pusat, waktu itu hanya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang yang disetujui, sehingga wilayah Kota Administratif Singkawang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (UU Nomor 10 Tahun 1999), sekaligus menetapkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas beribukota di Sambas.

Sebelas tahun merupakan sebuah perjalanan panjang bagi Pemerintah Kota Singkawang yang masih menyisakan PR antara Kabupaten Induk Kabupaten Bengkayang dan Daerah Pemekaran Kota Singkawang yakni permasalahan Aset Daerah. Permasalahan ini diperumit dengan belum tuntasnya penyerahan asset daerah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Hingga saat ini tercatat masih ada 162 aset daerah kabupaten induk yang belum diserahkan ke Pemerintah Kota Singkawang. Dan miris ya lagi salah satu asset tersebut adalah Tanah kantor Walikota Singkawang sekarang.

Mengingat berharga ya asset daerah terhadap kredibilitas Pemerintahan Daerah karena menyangkut “kedaulatan dan Legalitas” sebuah Pemerintahan Daerah, bagaimana bisa disebut sebuah pemerintahan daerah apabila tanah tempat bedirinya kantor Kepala Daerah masih dikuasi pemerintah daerah lainnya?. Permasalahan ini harus lah segera diselesaikan dengan proaktifnya Pemerintah Kota Singkawang dalam proses penyerahan asset tersebut.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, maka segala aset baik hutang piutang yang ada di Kota Singkawang baik yang dimiliki kabupaten induk, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat untuk pelaksanaan kewenangan daerah menjadi milik Pemerintah Kota Singkawang. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan “Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait, dan Bupati Bengkayang sesuai dengan kewenangannya menginvetarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang hal-hal yang meliputi :
• Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Singkawang.
• Barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah, Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang yang berada di Kota Singkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten.
• Utang piutang Kabupaten Bengkayang yang kegunaannya untuk Kota Singkawang, dan
• Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Singkawang.

Aset Daerah
Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik. (Makalah Manajemen Aset Daerah oleh Edwin Noviansyah Rachim Biro Perlengkapan Setda Prov Kaltim).

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengamanan Aset Daerah
Seperti yang kita ketahui lewat pemberitaan di media massa beberapa waktu yang lalu, tercatat 111 aset tanah pemkot Singkawang belum tersertifikatkan, sehingga hal ini rawan akan “pencurian asset” oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Dari 154 bidang tanah dengan luas sekitar 1,8 juta meter persegi yang dibeli Pemerintah Kota Singkawang sejak 2002 hingga 2010 dengan harga Rp 26 miliar, terdapat 111 bidang tanah yang tidak bersertifikat,

Ini menunjukan bahwa lemahnya pengelolaan dan pengamanan asset oleh Pemerintah Kota Singkawang dengan stakeholder Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku pembantu pengelola barang (Perda Kota Singkawng No 6 Tahun 2009). Hal ini diperkuat dengan opini yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat untuk LKPD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2009 dengan opini Tidak Wajar. Permasalahan asset terus menerus menjadi sorotan BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan pada Pemkot Kota Singkawang, hal ini diperkuat oleh keluarnya LHP Kota Singkawang Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dengan Opini Wajar dengan pengecualian dengan catatan khusus mengenai masalah asset daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum dalam hal legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.

Dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah menyebutkan bahwa pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrative dan tindakan upaya hokum, Oleh karena itu pemerintah daerah dalam melakukan pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah. Walikota selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah. Pengamanan barang milik daerah, meliputi:
• pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
• pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
• pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
• pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Dimana dalam inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain, sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran labeling, cluster, secara administrasi sesuai dengan manajemen aset.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Menurut Siregar (2004) mengatakan legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain. Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah.

Dalam pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui Pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena keempat aspek di atas diakomodir dalam suatu sistem yang termonitor dengan jelas seperti sistem arus keuangan yang terjadi di perbankan, sehingga penanganan dan pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otoritas yang jelas.

Oleh karena itu pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.


Salah Satu Contoh Pengamanan Aset Daerah

Upaya Pengamanan Aset Daerah

1. Pelaksanaan Pengamanan
Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.
a) Pengamanan fisik
(1) Barang inventaris.
Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara:
- pemanfaatan sesuai tujuan.
- penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.
- pemasangan tanda kepemilikan.
Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :
- Pemagaran.
- Pemasangan papan tanda kepemilikan.
- Penjagaan.
(2) Barang persediaan.
Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik.
b) Pengamanan administratif.
(1) barang inventaris.
Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :
- pencatatan/inventarisasi.
- kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian dll.
- pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker.
Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :
- pencatatan/inventarisasi.
- penyelesaian bukti kepemilikan seperti: 1MB, Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.
(2) Barang persediaan.
Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib.
c) Tindakan hukum.
Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:
- negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.
- Penerapan hukum.

2. Aparat Pelaksana Pengamanan
Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
a) Pengamanan administratif.
• Pencatatan oleh Pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui Pembantu Pengelola;
• Pemasangan label dilakukan oleh Pengguna dengan koordinasi Pembantu Pengelola;
• Pembantu Pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barangmilik daerah.
b) Pengamanan fisik.
• Pengamanan fisik secara umum tehadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna.
• penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola.
• pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh Pembantu Pengelola terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah.
c) Tindakan Hukum.
• musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh Pembantu Pengelola .
• Upaya pengadilan Perdata maupun Pidana dengan dikoordinasikan oleh Biro Hukum/Bagian Hukum.
• Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama-sama Biro Hukum/ Pembantu Pengelola dan SKPD Terkait.

3. Pembiayaan
Pembiayaan pengamanan barang miik daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Sumber : disadur dari berbagai sumber
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua
SalamCaroline ;p

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 241 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: