Mengapa Harus 2012

Mencari Sebuah Kemufakatan

Korupsi,Tanggung Jawab Siapa?


(Penulis adalah Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan DI Yogyakarta.)

Pertanyaan dalam judul di atas sangat sederhana, bahkan, barangkali, naif.  Namun, jawabannya tidak akan pernah sederhana, dan juga tidak mungkin akan naif, kecuali jika direkayasa sebagai pembenaran belaka (justification). Contoh sederhana adalah apa yang terbentang luas di hadapan negeri ini. Banyak lembaga pengawasan, korupsi juga kian menggila. Anehnya, perbandingan antara koruptor yang ditangkap dan jumlah korupsi yang ditengarai tidaklah sepadan sama sekali. Ibarat membandingkan semut dengan gajah.

Sejak awal keberadaannya, sesuai Keppres 31 Tahun 1983, BPKP telah memangku tugas pokok: mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan, menyelenggarakan pengawasan umum dalam penggunaan dan pengurusan keuangan, menyelenggarakan pengawasan pembangunan.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut terjabarkan dalam 16 (enambelas) fungsi, yang salah satunya adalah: “melaksanakan pengawasan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.” Ke-15 (limabelas) fungsi lainnya adalah dalam rangka pengawasan dalam perbaikan manajemen.

Untuk melaksanakan pemeriksaan khusus, BPKP memperoleh masukan sebagai dasar pendalaman dari pengaduan masyarakat dan pengembangan dari hasil pemeriksaan. Tugas yang harus dilaksanakan adalah mengungkapkan:

a)       keterjadian penyimpangan;

b)       adanya bukti kerugian keuangan Pemerintah;

c)       adanya bukti orang atau badan yang melakukan penyimpangan;

d)      adanya bukti orang atau badan yang menikmati hasil penyimpangan.

Jika diketemukan bukti-bukti tersebut, maka kasusnya akan diteruskan ke aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung dari proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Selama ini, banyak yang mengamati bahwa proses pemeriksaan di pengadilan seringkali cenderung melemahkan temuan pemeriksaan, sehingga apa yang telah dihasilkan oleh BPKP tidak terungkap atau tidak terbukti di pengadilan. Lantas, siapa yang harus bertanggungjawab memberantas korupsi? Korupsi itu, apa?

Menurut kamus Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan busuk, penyelewengan, penggelapan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan UU Nomor 3 Tahun 1999, unsur-unsur korupsi adalah: dilakukan oleh orang atau badan, adanya perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik tindak pidana korupsi sendiri sebenarnya juga seringkali tidak disadari oleh pelaku. Sebagai contoh : Seseorang menerima sejumlah pembayaran dari petugas perusahaan atau instansi dengan menandatangani kwitansi yang nilainya lebih besar dari jumlah yang diterima

Pada kasus demikian, orang yang bersangkutan merasa tidak bersalah, dengan berfikir bahwa kwitansi tersebut tidak berhubungan dengan kewajibannya, di mana yang penting uang diterima sesuai permintaan, meskipun berakibat bahwa perusahaan atau instansi harus mengeluarkan uang lebih besar dari yang seharusnya. Kelebihan pembayaran adalah menjadi hak petugas yang bersangkutan.

Kasus di atas memenuhi unsur tindak pidana korupsi, karena: Pertama; yang menandatangani kwitansi telah melakukan penyimpangan dengan memberikan keterangan palsu atau tidak benar; Kedua; menguntungkan petugas perusahaan; Ketiga; dapat merugikan keuangan negara atau perusahaan, Keempat; dilakukan oleh yang menandatangani kwitansi.

Apabila seseorang membeli mobil atau motor bekas dengan tidak mengisi tanggal pembayaran. Dengan tidak mengisi tanggal pembayaran, maka pembeli mobil atau motor tidak harus membayar bea balik nama dengan segera. Padahal, sesuai ketentuan, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perpindahan kepemilikan, pemilik baru harus melaporkan perpindahan kepemilikan tersebut dan membayar bea balik nama. Tindakan tidak memberi tanggal pada kwitansi bagi yang menjual bukan menjadi sesuatu masalah, karena yang penting uang sudah diterima. Tapi bagi pembeli, tidak diberi tanggal kwitansi berarti tidak akan segera balik nama, berarti tidak perlu segera membayar bea balik nama.

Kasus di atas mengandung unsur tindak pidana korupsi, karena : Pertama; dilakukan oleh yang menandatangani kwitansi; Kedua; tidak memberi tanggal berarti memberi keterangan palsu, Ketiga; merugikan keuangan negara/daerah, karena tidak segera membayar bea balik nama, Keempat; menguntungkan pihak pembeli.

Jika seseorang menandatangani kwitansi pembelian tanah dengan nilai lebih rendah dari jumlah yang diterima. Dengan kwitansi yang lebih rendah berarti baik pembeli maupun penjual akan membayar pajak terkait lebih rendah dari yang seharusnya. Tindakan ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi, karena:

  • Yang melakukan adalah yang menandatangani kwitansi
  • Menguntungkan pihak penjual dan pembeli karena membayar pajak lebih kecil
  • Merugikan keuangan negara karena pajak yang diterima negara lebih kecil
  • Melakukan penyimpangan karena menandatangani tidak sesuai dengan jumlah yang diterima

Contoh-contoh sederhana di atas hanyalah sebagian kecil dari praktik korupsi sehari-hari yang secara tidak sadar dan sadar telah dilakukan oleh kelompok masyarakat umum. Hal lain yang dapat dikelompokkan memenuhi unsur tindak pidana korupsi adalah:

  • menggunakan mobil dinas (bukan mobil pejabat) untuk kepentingan pribadi
  • tidak memerintahkan pindah dari rumah dinas walaupun sudah tidak berdinas
  • menyewakan aula kantor dan hasilnya untuk dana kesejahteraan karyawan
  • menggunakan ruang kantor untuk pendidikan suatu yayasan tanpa sewa
  • menggunakan sisa hasil pungutan ujian negara untuk kepentingan yayasan
  • menggunakan ruang kantor untuk toko koperasi karyawan tanpa sewa
  • tidak mencantumkan bukti potongan pembayaran pada bukti pembayaran dan memanfaatkan penerimaan potongan untuk dana kesejahteraan karyawan

Selama hal-hal di atas tidak bisa dienyahkan, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi sebuah utopia. Memang, tindakan-tindakan sebagaimana dicontohkan di atas terasa kental keberadaannya, meskipun seringkali sulit menemukan pembuktian keterjadiannya. Misalnya, bukti surat sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah kwitansi yang ditandatangani. Namun, kalau masyarakat tidak mengakui bahwa kwitansi yang telah ditandatangani adalah salah, maka bagaimana mungkin pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pertanyaan sederhana yang harus diulang adalah siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap korupsi, apakah:

  • Orang yang menandatangani kwitansi?
  • Orang yang membayarkan uangnya?
  • Orang yang mengetahui tetapi tidak melapor?
  • Aparat pengawasan yang tidak mampu mendeteksi adanya penyimpangan tersebut?

Dalam praktik pemeriksaan, seringkali diketemukan penyimpangan, tetapi kebanyakan berbenturan dengan kenyataan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan harus berhadapan dengan bukti yang diperlukan, sementara bukti yang dimiliki telah memenuhi unsur bukti, dan hasil konfirmasi dari yang menerbitkan bukti adalah benar, dan hasil analisis bukan merupakan bukti, maka apa yang anggapan pemeriksa bahwa telah terjadi penyimpangan seringkali menjadi tidak mampu diungkapkan.

Masalah-masalah kecil tapi mendasar sebagaimana diungkapkan di atas adalah salah satu alasan mengapa pemeriksaan seringkali gagal mengungkap tindak pidana korupsi. Kegagalan dimaksud juga bukan lantaran semata ketidaksungguhan aparat, melainkan karena adanya kecenderungan masyarakat umum secara tidak sadar dan sadar tidak mendukung secara riil upaya menghilangkan korupsi dari negara tercinta ini.

Jika budaya tertib masyarakat telah tercipta, bisalah diharapkan efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa, untuk memulai dari yang kecil-kecil, sehingga tercipta sebuah iklim kondusif untuk mengenyahkan tindak pidana korupsi yang besar-besar, yang seringkali tidak terjamah oleh kepastian hukum.

_Salam Caroline :p_

Tinggalkan komentar »

Menggali Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah


Tulisan; DR. Yuswandi A. Temenggung – (Direktur Jenderal Keuangan Daerah)

Tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah ini harus menjadi fokus kebijakan Pemerintah Daerah dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.Bagi Pemerintah Daerah Kota, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan akan lebih difokuskan pada pengembangan perekonomian daerah dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa, karena keterbatasan potensi pertanian dalam wilayah perkotaan. Dalam hal ini, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari setiap Pemerintah Daerah Kota, terutama dalam mendorong sektor swasta untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan dan jasa, yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.Upaya pengembangan perekonomian daerah dimaksud harus senantiasa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, karena perilaku kreativitas dan inovatif biasanya bersifat “terobosan (breakthrough)”, dapat saja melenceng dari ketentuan peraturan perundangan. Meskipun secara akademik, setiap Kepala Daerah memiliki diskresi kewenangan yang disebut “Freies Ermessen”, yakni kebebasan bertindak atau mengambil keputusan bagi pejabat publik berdasarkan pendapat sendiri karena adanya kekosongan ketentuan hukum tata negara, namun diskresi kewenangan ini tidak menjadi alasan penyimpangan terhadap koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk berkreativitas dan berinovasi, namun harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku.Upaya pengembangan perekonomian daerah, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah adalah penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas antar wilayah. Kondisi transportasi perkotaan pada sejumlah daerah di Indonesia saat ini menunjukkan keadaan yang memprihatinkan, karena selain tingginya tingkat kemacetan lalu lintas terutama pada ibukota Provinsi, juga masih terbatasnya infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat menghambat mobilitas manusia dan barang antar wilayah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota untuk memfokuskan kebijakan daerah pada upaya peningkatan penyediaan prasarana dan sarana transportasi wilayah bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan perekonomian daerah.Menurut laporan World Trade Organization (WTO), secara akumulatif, sektor pariwisata mampu mempekerjakan sekitar 230 juta lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi ratusan milyar dollar terhadap perekonomian di berbagai negara. Kita pernah mengalami masa emas perkembangan pariwisata. Pada Tahun 1995, sektor pariwisata sempat menjadi sektor penghasil devisa terbesar, dengan perolehan devisa sekitar 15 milyar dollar AS, ketika ekspor kayu, tekstil, dan migas mengalami penurunan. Namun pasca tahun 1998, sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak gejolak sosial politik dalam negeri, sehingga kunjungan wisatawan manca negara menurun drastis. Selain itu, peristiwa terorisme, Flu Burung, dan gangguan keamanan dalam negeri, turut berimplikasi terhadap menurunnya jumlah wisatawan mancanegara, termasuk adanya kebijakan travel warning dari beberapa negara untuk berkunjung ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada Tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari 20 pintu masuk, sejumlah 7 juta jiwa (naik sekitar 10,74 % dibandingkan tahun sebelumnya), dengan rata-rata tinggal selama 7-8 hari dan rata-rata pengeluaran sejumlah kurang lebih 995 US$ (tahun 2009). Data ini menunjukkan bahwa dalam perspektif pembangunan nasional, sektor pariwisata memiliki kontribusi bermakna bagi peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), terutama bila dikaitkan dengan Sektor Perhotelan Dan Restoran.Kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah, agar dapat terwujud manajemen kepariwisataan yang baik pada seluruh bidang pendukung, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya tarik wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pula terhadap peningkatan devisa negara.Peran dan kontribusi sektor swasta harus terus didorong dan difasilitasi dalam pengembangan pariwisata, karena selama ini hampir sebagian besar obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Di suatu provinsi misalnya, lebih dari 90% obyek pariwisata dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini akan mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan manajamen obyek wisata terhadap alokasi dana APBD. Padahal dalam mengefektifkan manajemen kepariwisataan, diperlukan pemahaman yag tepat mengenai aktivitas ekonomi pasar dari para pemangku kepentingan lainnya, yaitu dunia usaha dan masyarakat.Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan keberhasilan sektor pariwisata, antara lain dengan mengalokasikan dana APBD yang proporsional untuk membiayai pembangunan infrastruktur kepariwisataan (seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi), memfasilitasi masyarakat dan pihak swasta dalam mengelola potensi wisata (seperti wisata budaya dan wisata alam), serta promosi dan pemasaran potensi wisata yang ada di daerah. Sinergi tiga pilar manajemen kepariwisataan, yakni Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat, merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan perkembangan sektor kepariwisataan di daerah. Kelemahan peran dari salah satu pilar, akan sangat menghambat upaya pengembangan kepariwisataan.

Tinggalkan komentar »

Pengen Jadi Tim Kampanye Calon Kepala Daerah? Ini kiat-kiat ya,.


Om dan tante semua, Kota Singkawang pada bulan September 2012 mendatang akan mengelar gawe akbar yakni Pemilihan Kepala Daerah, hingga saat ini terdapat 4 pasang cawako dan cawawako yang telah mendaftar di KPUD Kota Singkawang. Diantara pasang cawako cawawako tersebut terdapat pasangan incumbent. Siapa yang terpilih menjadi Walikota Singkawang periode 2012-2017 om dan tante, kita tunggu saja hehehe ;p

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang digelar di tanah air sejak tahun 2005, memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai keinginan dan hati nurani masing-masing yang ada di daerah. Setiap pilkada langsung digelar hampir selalu dimenangkan pasangan kandidat incumbent. Kesuksesan pasangan kandidat incumbent merupakan fenomena terkini yang terjadi dalam era pesta demokrasi lokal di berbagai daerah, Baik tingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota se-Indonesia. Kehadiran pasangan kandidat incumbent dalam proses demokratisasi, menorehkan sejarah tersendiri dalam perjalanan kepemimpinan di daerah masing-masing. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat, bahwa : ”Kepala Daerah incumbent yang maju kembali sebagai calon kepala daerah dalam pilkada (230 orang). Mereka yang menang dan terpilih kembali 143 orang (62,17%), sedangkan incumbent yang lunglai atau kalah hanya 87 orang (37,83%). Keunggulan incumbent yang terlihat mencolok pada pilkada kabupaten/kota, yakni menang 62,73% dan yang kalah 32,27%. Sedangkan pada pilkada provinsi hasilnya berimbang yakni yang menang 50% dan kalah 50%.”

Data yang diterbitkan LSI di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, betapa kuatnya power yang dimiliki pasangan kandidat dari incumbent yang maju dalam pilkada langsung. Misalnya, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa kepala daerah incumbent yang memenangkan kembali pertarungan, diantaranya Kab Sambas(Burhanuddin A.Rasyid), Kab Sintang (Milton Crosdy), Kab Landak (Adrianus Asia Sidot) dan Kab Bengkayang (Jocubus Luna) sedangkan pasangan incumbent yang kalah bertarung adalah Kota Singkawang (Awang Ischak). Trend pemilihan kepala daerah saat ini adalah kolaborasi antara politikus sebagai calon kepala daerah dan Pengusaha sebagai wakilnya ataupun sebaliknya. Politikus memiliki partai politik sebagai kendaraan politiknya, sementara Pengusaha memiliki Modal.

Salah satu tahapan yang akan dilalui oleh pasangan cawako dan cawawako dalam pemilukada adalah masa kampanye. Agar dapat sukses menjadi calon kepala daerah maka terdapat kiat-kiat yang sebaiknya dilakukan dalam berkampanye adalah:

  • Perencanaan Kampanye

Kampanye dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila proses perencanaan kampanye dijalankan dengan benar. Dalam pelaksanaan kampanye haruslah memperhatikan sasaran, pesan yang sesuai dengan kondisi sasaran, strategi yang sesuai dan waktu yang tepat supaya kampanye yang dijalankan dapat diterima sasaran. Kampanye seharusnya menetapkan tujuan yang realsistis sesuai situasi masalah dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan kampanye harus mengetahui publik yang mereka hadapi secara memadai. Dalam hal ini khalayak sasaran tidak boleh dilakukan sebagi monolithic mass (massa yang seragam) melainkan sebagai sasaran yang beragam, baik dalam hal kebiasaan media, gaya hidup, nilai, aspek demografis dan ciri-ciri psikologis lainnya.

  • Pesan Kampanye

Penyampaian pesan yang harus sampai kepada masyarakat dengan berbagai cara sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam mengolah pesan. Sedangkan yang harus diperhatikan dalam penyampaian pesan calon kepala daerah adalah, isi pesan dan kondisi sasaran harus disesuaikan sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu penyampaian pesan haruslah tepat waktu sehingga pesan dapat diterima oleh masyarakat.

  • Strategi dan Taktik Kampanye

Strategi kampanye harus disesuaikan dengan kondisi khalayak sasaran. Strategi kampanye harus berpatokan dengan tujuan kampanye sehingga pelaksanaan kampanye dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa pendapat yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara nyata memberikan kontribusi pada keberhasilan kampanye meliputi media masa, himbuan pesan dan Kesesuaian Waktu, aksesibilitas dan kecocokan. Menang adalah kata kunci bagi siapapun yang berhasil mendapat simpati paling banyak dari rakyat. Dan simpati ini sendiri bukanlah yang tumbuh tiba-tiba di hati seseorang. Ia butuh proses panjang untuk tumbuh dan berkembang. Orang yang bersimpati secara alamiah umumnya orang yang memiliki interaksi sebelumnya baik karena ada kesamaan-kesamaan sesuatu maupun karena pernah ada komunikasi atau kebersamaan aktivitas. selain secara alamiah ditumbuhkan, sebenarnya simpati bisa tumbuh dengan cara direkayasa.

Salah satu mekanisme menumbuhkan simpati secara instan adalah melalui kampanye yang sistematis. Lewat kampanye yang dibuat, dipompakan sejumlah informasi—yang seluruhnya telah disiapakan dan dipilah—bagi siapapun yang sebelumnya tidak pernah mengenal, berhubungan atau berkomunikasi dengan calon yang akan dimenangkan. Dan konsekuensi dari pilihan ini adalah sisi yang harus diangkat seluruhnya adalah sisi-sisi positif, kalau perlu yang memang merupakan sisi terbaik dari sang calon.

Persoalan budaya dalam meraih kemenangan di sebuah tempat tidak bisa diremehkan. Tengok saja data kemenangan suara yang diperoleh sejumlah partai besar, ternyata tidak lepas dari kemampuan mereka berkomunikasi yang sesuai dengan karakter dan budaya lokal yang ada.

  • Evaluasi Kampanye

Pada tahap ini tim menyediakan keterangan secara garis besar mengenai hasil-hasil yang didapat pada saat berkampanye. Evaluasi ini akan menjadi bahan koreksi tim pada kampanye selanjutnya.

Demikian lah beberapa kiat dalam berkampanye, semoga dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

(disadur dari berbagai sumber)

_salam caroline ;p_

Tinggalkan komentar »

Info Bunda : Anak-anak Pewaris Budaya Bangsa


Era Globalisasi terkadang membuat anak justru tak mengenal budayanya sendiri. Untuk mengantisipasinya, ajaklah si kecil bunda mengenal dan mencintai budaya indonesia.
Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya mulai dari sabang sampai merauke, bukan hanyanpulau-pulau yang berjajar,tetapi juga beranekaragam budaya asli daerah yang bertebaran. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan asli Indonesia semakin terkikis dengan budaya asing. Padahal kebudayaan ini perlu diperlihara sebagai bagian dari entitas bangsa.
Budaya bukanlah melulu mengenai kekayaan tradisional bangsa, tetapi juga menyangkut nilai kesopanan dan tatakrama yang merupakan ciri bangsa timur, pengenalan akan budaya sebaiknya dilakukan sejak dini, agar si kecil tumbuh dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Bagaimana bunda menanamkan nilai-nilai kepada si kecil, akan membentuk kepribadiannya. Dan bagaimana sikecil memahami kebudayaan negerinya sendiri, juga dimulai dali lingkungan keluarga.
Ada beberapa cara yang bisa bunda lakukan untuk mengenalkan si kecil budaya bangsa sejak dini :
1. Gunakanlah minat si kecil saat bunda memperkenalkan warisan budaya Indonesia yang beranekaragam. Jika ia berminat pada aktivitas diluar ruangan, makan bunda bisa mengenalkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan mengajaknya pergi ke tempat-tempat yang menyediakan kebudayaan Indonesia misalnya ke museum dan taman mini indonesia indah.
2. Si kecil juga dapat diajarkan mengenal budaya bangda sendiri melalui buku-buku kebudayaan dengan kombinasi warna yang menarik sehingga meningkatkan minatnya.
3. Bunda juga bisa bercerita mengenai beragam cerita tradisional Indonesia misalnya bawang merah bawang putih
4. Ajaklah si kecil untuk mau mengenakan baju batik secara berkala dan ceritakan batik berasal serta proses pembuatannya.
5. Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional. Kisah kepahlawanan mereka dalam mengusir penjajah perlu si kecil ketahui untuk menginspirasinya misalnya pangeran diponegoro atau cut nyak dien
6. Sesekali saat liburan, ajak si kecil mengunjungi daerah lain sperti Bali atau Yogyakarta untuk mengetahui keindahan alam Indonesia
Mari kenalkan kekayaan budaya Indonesia pada si kecil sedini mungkin agar ia menjadi generasi penerus yang bisa lestarikan kebudayaan asli Indonesia
(dikutip dari berbagai sumber)
_Salamcaroline ;p_

Tinggalkan komentar »

Antara NKRI dan Ideologi Pancasila


Akhir-akhir ini om dan tante, NKRI kembali berhadapan dengan berbagai rintangan: munculnya ide mendirikan negara agama, sentimen kesukuan, dan otonomi daerah yang mengubah kabupaten/kota menjadi kepingan kue yang mudah disantap segelintir elit lokal dan pihak asing. Hal-hal ini membuat saya ingin merefresh ingatan kita mengenai NKRI dan Ideologi Pancasila.

Tapi sebelumnya ada baiknya kita kembali ke tahun 1991 om dan tante, sebuah bangsa besar bernama Yugoslavia mengalami perpecahan nasional dan bubar sebagai sebuah negara kesatuan. Yugoslavia sama seperti Indonesia, memang dikenal sebagai bangsa yang berkarakter multi-etnis dan agama.

Indonesia perlu belajar dari kasus Yugoslavia itu. Di Indonesia, ada sedikitnya tiga ratus etnik yang berbeda-beda, tidak kurang dari 200 bahasa, dan penduduknya memeluk banyak agama dan aliran kepercayaan. Jumlah penduduknya pun sangat besar, yakni 230-an juta orang.

Itu pula yang menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan, dengan sebuah prinsip yang disebut “Bhineka Tunggal Ika”. Pada masa Bung Karno, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini pernah berhadapan dengan berbagai tantangan: federalisme dan separatism. Tetapi, karena adanya tekad dan semangat seluruh rakyat Indonesia untuk tetap bersatu dalam satu negara nasional, berbagai provokasi imperialis itu berhasil dipatahkan.

Pernah dikatakan Bung Karno saat memberikan pidato di depan peserta Pembukaan Kursus Kilat Kader Nasakom, 1 Juni 1965, sebagai berikut: “ Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, saya ucapkan atas nama seluruh bangsa Indonesia, dan proklamasi Kemerdekaan itu dipertahankan oleh seluruh Rakyat Indonesia zonder phobi-phobian, zonder ada perpecahan diantara kita dengan kita.”

Pernyataan Bung Karno itu sudah sangat jelas: siapapun yang terlibat dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, terlepas apapun ideologinya, mereka harus disebut pejuang republik Indonesia. Jadi, siapapun yang berbicara kekuasaan daerah untuk menyingkirkan peranan pemerintah pusat, bukan saja mereka telah melecehkan sejarah perjuangan bangsa dan para pendiri Republik, tetapi telah menjadi unsur reaksioner yang menghendaki perpecahan dan bubarnya Republik Indonesia ini.

Tepat 17 agustus 2012 nanti, kita sudah 67 tahun menjadi bangsa dan berjalan sebagai negara nasional. Kita masih bisa bertahan, sekalipun banyak rintangan dan cobaan. Semua itu menunjukkan bahwa Rakyat Indonesia masih punya kehendak untuk hidup bersama dan mengejar kemajuan dalam negara nasional: Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, perlu kita tambahkan, bahwa tidak ada pihak yang paling diuntungkan dari perpecahan bangsa Indonesia itu selain segelintir elit dan pihak imperialis.

Bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan situasi sulit. Bukan saja karena kehancuran perekonomian nasional dan sistim politik, tetapi juga kehancuran sosial budaya dan meluasnya sentimen yang hendak memecah-belah bangsa. Sekadar untuk mengambil contoh, setidaknya ada kasus gugatan Gubernur Se Kalimantan kemaren, yang masih hangat, yang dapat dijadikan cermin kesimpulan bahwa kekuasaan pusat tidak berlaku efektif atas pemerintahan daerah.

Posisi pemerintah pusat yang gamang sebagaimana tergambar dalam kasus atas, pada satu sisi, merupakan dampak dari adanya otonomi daerah dan atau amburadulnya sistem pemerintahan. Kepala daerah yang dipilih langsung merasa tidak harus bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Namun pada sisi lain juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintahan pusat untuk mengarahkan aparaturnya di tingkat daerah untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah pusat juga jadi dengan mudah mengelak dari persoalan, atau melempar tanggungjawab kepada pihak pemerintah daerah sambil mencuci tangan sebersih-bersihnya.

Dalam situasi demikian, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagai pemegang otoritas tertinggi, seharusnya dapat turun tangan, menggunakan kuasanya untuk memaksa kepala daerah agar mematuhi Konstitusi yang sejalan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Penggunaan otoritas ini yang tidak tampak dari sang presiden. Akibatnya, selain persoalan yang berlarut-larut, juga muncul preseden bahwa pemerintah pusat telah kehilangan otoritas atau sengaja membiarkan ketidakadilan terhadap rakyat terjadi di daerah-daerah.

Apa hendak dikata, pemerintahan pusat saat ini tak punya legitimasi politik maupun moril untuk mengarahkan atau memaksa pemerintah daerah agar bekerja untuk kepentingan rakyat. Pemerintah pusat justru telah terlebih dahulu menunjukkan contoh-contoh kebijakan yang tidak adil dan bertentangan dengan kepentingan rakyat. Situasi pemerintahan daerah yang tidak berpihak pada rakyat memang relatif dominan, namun juga ada sedikit contoh baik yang tampaknya cukup serius bekerja untuk kepentingan bersama. Setiap kekuatan rakyat yang berjuang untuk memperbaiki kondisi hidupnya, atau mempertahankan capaian-capaian kehidupan sosialnya dari serangan modal, harus dapat memanfaatkan situasi tersebut.

Inilah jaman ketika narasi-narasi besar dianggap sudah mati. Kekuasaan politik, termasuk partai politik, tak lagi memerlukan isme-isme. Jangankan itu, negara bangsa pun sudah dianggap nyaris ‘punah’.

Apakah dengan demikian Pancasila masih dibutuhkan? Ya. Negara bangsa, termasuk Indonesia, justru sangat dibutuhkan sebagai “benteng” melawan neokolonialisme yang memakai jubah globalisasi. Dan, pada saat bersamaan, sebuah pandangan hidup alias “Weltanschauung” sangat dibutuhkan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila tentu letaknya dalam jiwa dan fikiran bangsa Indonesia. Ia akan manifes dalam bentuk sikap (keberpihakan) dan tindakan. Filsafat nasional itu akan selalu memilih sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang sejalan dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia: masyarakat adil dan makmur.

Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Pancasila, sejak jaman orde baru hingga sekarang ini, tidak terserap sebagai pandangan hidup. Sebaliknya, sejak orde baru pula, Pancasila telah menjadi “benda keramat” layaknya benda peninggalan sejarah di museum. Pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara sebatas pemasangan gambar atau replika garuda Pancasila. Pancasila tak lagi menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila punya lima prinsip dasar: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme,– atau perikemanusiaan; Mufakat, – atau demokrasi; Kesejahteraan sosial; dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kelima prinsip dasar itu, adakah yang masih dijalankan oleh penyelenggara negara?

Tapi sekarang, masihkan ada basis persatuan itu? Basis untuk persatuan itu makin tipis sekarang. Sejak orde baru hingga sekarang, proyek pembangunan hanya menciptakan ketimpangan: ketimpangan pembangunan antar daerah dan ketimpangan sosial diantara rakyat Indonesia sendiri. Dalam banyak kasus, ketimpangan itu telah memicu ketidakpuasan, bahkan kehendak pemisahan dari negara Indonesia. Hal itu makin menguat ketika pemerintah berkuasa merespon ketidakpuasan itu dengan pendekatan militer.

Begitu pula dengan sila peri-kemanusiaan. Azas-azas kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia makin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Relasi sosial antar manusia tidak lagi diperantarai oleh kerjasama dan solidaritas, melainkan oleh logika mencari keuntungan dan rivalitas. Prinsip demokrasi-mufakat juga sudah hampir terkubur. Praktisnya, hampir seluruh kebijakan ekonomi, politik, dan sosial-budaya di negeri ini diputuskan oleh segelintir elit berkuasa. Sementara mayoritas rakyat Indonesia telah dilemparkan keluar dari ruang-ruang pengambilan kebijakan. Akibatnya, ada banyak sekali kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, seperti privatisasi, penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain.

Nasib sila kesejahteraan/keadilan sosial justru lebih parah lagi. Sila ini bahkan tidak pernah terwujud dalam sejarah berbangsa dan bernegara kita. Ironisnya lagi, penyelenggara negara justru memilih sistim ekonomi-politik yang melahirkan ketidakadilan sosial: kapitalisme. Sumber-sumber ekonomi, khususnya sumber daya alam, telah dikuasai oleh segelintir kapitalis asing dan swasta nasional. Ini terjadi lantaran pemerintah kembali mengadopsi kebijakan ekonomi berbau kolonial: neoliberalisme.

Para pendiri bangsa kita mewariskan pasal 33 UUD 1945 sebagai sistim perekonomian yang cocok untuk mendatangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Akan tetapi, sejak orde baru hingga sekarang, pasal 33 UUD 1945 tidak pernah dijalankan oleh rejim-rejim berkuasa. Pancasila, yang digali para pendiri bangsa dari bumi pertiwi, tidak lagi menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Ironisnya: penyelewengan terhadap Pancasila justru dimulai oleh para penyelenggara negara. Penyelenggara negara kita justru mewarisi pandangan hidup jaman kolonial: keberpihakan kepada pemilik modal, pengabdian kepada keserakahan, menjunjung tinggi korupsi, dan pengagungan terhadap praktek kekerasan dan diskriminasi

Yang pertanyaan sekarang om dan tante, siapa lagi yang berkewajiban mempertahankan bangsa ini kalo bukan kita RAKYAT INDONESIA,..

(Sumber : Berdikarionline)

_Salam Caroline ;p_

Tinggalkan komentar »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 241 pengikut lainnya.